Rabu, 10 Oktober 2018. Dinas PMPTSP kembali melakukan study comparative ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang
Berita
Study Implementation OSS Dari Kabupaten Balangan
Kamis, 04 Oktober 2018. Dalam rangka peningkatan kapasitas implementasi OSS di daerah, PTSP perwakilan dari kabupaten Balangan mengunjungi PTSP Kabupaten Tanah Bumbu guna mempelajari
SIMBG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Online Single Submission (SIMBG OSS). “Aplikasi ini dapat melindungi pengusaha dan pemerintah secara administrasi,” ujar Pejabat sementara (Pjs) Wali
Luncurkan OSS, Investor Bisa Urus Izin secara “Online” atau di PTSP
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan peluncuran layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) pada
Kegiatan Study Banding di DPMPTSP Kotamadya Makassar Sulawesi Selatan
Kegiatan Studi Banding DPMPTSP Tanah Bumbu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Perwakilan Dinas PMPTSP yang dimana terdiri dari sekretaris, Bendahara, Kabid
Kegiatan Kerja : Survei rencana perumahan PT.ANUGRAH BUANA MEGA, Simpang empat.
Senin, 02 April 2018 Kepala Bidang Perizinan dan Non-perizinan Gatot Sunaka, S.St melaksanakan survei lapangan rencana pembangunan perumahan PT.Anugrah Buana Mega, Simpang Empat. Kegiatan
Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RRUPMP) Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUMPK)
Kamis 08 Maret 2018 Bertempat di gedung hotel santika Bengkulu, Yang dihadiri oleh “Hj.Darma madayanti.SH.MM Dan Wahdaniah,SE “ Dari dinas penanaman modal dan pelayanan
Jokowi Terbitkan Aturan Izin Investasi Satu Atap Akhir Maret
Gresik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan tengah mempersiapkan Perpres terkait perizinan terintegrasi satu pintu atau single submission. Aturan tersebut akan diterbitkan akhir Maret.
Kegiatan Hari Pahlawan
Karnaval Memperingati Hari Pahlawan Pagatan 07 Februari 2018 Dikecamatan Kusan Hilir
Arahan Jokowi, Daftar Negatif Investasi Bakal Kembali Direvisi
Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sebaiknya revisi DNI dibuat lebih fokus. Jika terlalu banyak yang dibuka, namun implementasi di lapangan