Pemerintah Segera Integrasikan Izin di Daerah dan Pusat.

SOLO—Pemerintah segera mengintegrasikan perizinan usaha di tingkat daerah dan pusat guna mempercepat pelaksanaan usaha (single submission). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 31 tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan usaha, yang baru saja ditandatangani Presiden RI Joko Widodo per tanggal 31 Agustus tahun 2017. Sistem single submission ini bertujuan untuk memajukan iklim investasi daerah-daerah di Indonesia dan berguna bagi kemajuan perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Thomas Lembong selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Pihaknya mengakatakan Integrasi Perizinan secara Nasional perlu dilakukan, karena sejauh ini proses Perizinan baik di daerah maupun ditingkat Kementrian dinilai cukup lamban. Hal tersebut berdampak pada perlambatan pertumbuhan perekonomian di daerah.

Kita masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Maka dari itu sesuai Perpres nomor 91 tahun 2017, diintegrasikan single submission, perizinan di tingkat daerah dan pusat untuk mempercepat pelaksanaan usaha, “terangnya kepada wartawan jum’at (24/11/2017)”.

“Kita masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia” Thomas Lembong Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Hal inipun juga dapat mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga pelaksanaan suatu usaha dapat optimal dengan sistem go online, dimana prosesnya akan lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Sharing informasi akan lebih mudah serta pemecahan masalah juga akan lebih mudah, “Dan juga Proyek Prioritas akan lebih mudah didapat, dimana proyek yang bernilai tinggi serta strategis untuk pengembangan perekonomiannya”, tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah pun tegasnya harus siap dengan sistem baru ini, dan dapat disingkronkan dengan karakter masing-masing daerah.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Perekonomian Iskandar Simorangkir, menyebutkan single submission tersebut akan dimulai pada Triwulan Pertama 2018. Iskandar memastikan perizinan di daerah pun akan dipangkas agar investasi bias tumbuh subur di daerah.

Sekarang Izinnya baru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah masing-masing. Dengan rentetan persyaratan yang akan menyita waktu, “nah dengan single submission, ini akan lebih dapat terintegrasi langsung dengan pusat lebih seberhana dan optimal”, ucap Iskandar.

Single submission ini pun juga berguna untuk menghindari korupsi, karena terdapat kemungkinan besar proses gratifikasi saat pengusaha membutuhkan proses cepat. Sementara pengusaha tersebut harus menempuh perizinan yang panjang dan lama.

Sumber Berita: DPMPTSP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *