Kegiatan Study Banding di DPMPTSP Kotamadya Makassar Sulawesi Selatan

Kegiatan Studi Banding DPMPTSP Tanah Bumbu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan

 

Perwakilan Dinas PMPTSP yang dimana terdiri dari sekretaris, Bendahara, Kabid perizinan dan non perizinan, Kabid Umum dan Kepegawaian serta staf yang terkait, melakukan perjalanan dinas ke DPMPTSP Kotamadya Makassar, pada tanggal 10 s.d 13 April 2018 dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

DPMPTSP Kotamadya Makassar sendiri telah berdiri sejak tahun 2001 dengan nama Kantor Pesat (pelayanan satu atap) tahun 2002 menjadi Kantor Pelayanan Perizinan, tahun 2005 menjadi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan, tahun 2014 menjadi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A. Kabid Perizian DPMPTSP Kotamadya Makassar sendiri menuturkan bahwa DPMPTSP kotamadya Makassar sendiri dimulai dari tahun 2016 saat kebutuhan perizinan mulai meningkat, menyadari peningkatan kubutuhan perizinan tersebut, Kabid Perizinan banyak melakukan usaha peningkatan kinerja SKPD-nya.

Saat ini, DPMPTSP Kotamadya Makassar memiliki 38 Jenis izin yang telah disederhanakan dari sekian ratus sub-izin yang telah dilayani. Banyaknya kebutuhan Pelayanan di Kota Makassar Menjadikan DPMPTSP Kotamadya Makaasar Menjadi SKPD “tersibuk” dibanding dengan SKPD lainnya, inovasi-pun tak pernah berhenti pada setiap bidang dikantor tersebut, sistem informasi perizinan online menjadi salah satu inovasi yang akan meluncur pada tahun 2018-2019 ini untuk kota Makasaar dari DPMPTSP Kotamadya Makassar.

Rombongan berkunjung ke DPMPTSP Kotamadya Makassar yang diterima oleh Kabid Pelayanan Depan Ibu Dra. Asriati Arifin, MM. menuturkan bahwa komitmen SKPD teknis terkait perizinan dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpusat pada DPMPTSP Kotamadya Makassar sehingga selalu mengadakan rapat kordinasi antar bidang yang terkait yang dipantau langsung oleh walikota Makassar yang mengambil kebijakan secara langsung.

Khusus untuk layanan perizinan terbagi menjadi 3 bidang antara lain, Kabid Pelayanan Depan Perizinan, Kabid Pelayanan Belakang Prizinan Teknis, Kabid Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis dan satu bidang penanaman modal.

Pengawasan ekstern secara rutin dilakukan oleh BPKP dan dipantau langsung oleh KPK sehingga setiap ada indikasi penyimpangan diantaranya pungli atau kurang sinkronnya dalam kinerja berakibat menjadi temuan dan teguran dari BPKP dan KPK.

Kesejahteraan pegawai mendapat perhatian khusus dari walikota dan begitu pula bagi pegawai yang diketahui melanggar peraturan yang ada, akan diberi sanksi langsung dari walikota.

         Penyerahan Pelakat dari DPMPTSP Kotamadya Makassar Kepada Sekretaris DPMPTSP Tanah Bumbu

 

          Penyerahan Pelakat dari Sekretaris DPMPTSP Tanah Bumbu Kepada DPMPTSP Kotamadya Makassar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *