Kunjungan Kerja Dari Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bertemakan Izin Dengan Retribusi Daerah

Jum’at, 11 Januari 2019. Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyempatkan berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara membahas terkait Kemendagri Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pembahasan tersebut terkait bagaimana peraturan tersebut diterapkan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. (http://prioffice.com/izin-gangguan-hinder-ordonantie-detail-54287#sthash.6UKz85Kr.dpuf)

TUJUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN :
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
2. Mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha;
3. Memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha; dan
4. Mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri, peraturan ini masih menjadi masalah tersendiri dikarenakan seluruh izin dengan retribusi masih menjadi penunjang pendapatan daerah dimana jika peraturan penghapusan izin gangguan tersebut diterapkan, maka akan berdampak pada daerah. Hingga saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menunggu Peraturan Daerah yang akan menentukan hal tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *