RENSTRA 2016-2021

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

 Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pelayanan Perzinan dan Penanaman Modal Daerah bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2020  yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah  yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perizinan dan Penamaman Modal  berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.

 

  • Landasan Hukum

Dasar hokum penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal,mencakup:

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  • Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
  • Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
  • Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang penyempurnaan panduan nasional tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
  • Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2008 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi badan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah kabupaten tanah bumbu
  • Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

 

    Maksud Dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

  1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
  2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
  3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Perizinan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
  4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.

1.4   Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra  Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal  2016-2020  ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I    Pendahuluan mencakup:Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II   Gambaran Pelayanan SKPD  mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup:    Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD  dan         Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV    Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran                         Jangka Menengah SKPD,     Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V   Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI  Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

 

                                                            BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN BP3MD

2.1   TUGAS  POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BP3MD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 20012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja unsur – unsur organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan peninjauan lapangan;
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat
  3. Bidang Pendataan dan Penetapan
  4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Peninjauan Lapangan
  5. Bidang Penanaman Modal
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
  7. Sekretariat Badan
  8. Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah :

Tugas Sekretariat adalah tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja badan, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi.

Fungsi Sekretariat Badan adalah:

  • Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan;
  • Pengelolaan urusan keuangan;
  • Pengelolaan urusan kepegawaian;
  • Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  • Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol;
  • Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
  • Sekretariat Badan terdiri dari :
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, keprotokalan kehumasan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kegiatan badan dan menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan keuangan badan.

  • Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasian, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi pelaksanaan badan daerah

  1. Bidang Pendataan dan Penetapan
  2. Tugas dan Fungsi Bidang Pendataan dan Penetapan :

Tugas Bidang Pendataan dan Penetapan  adalah melaksanakan pengumpulan,pencatatan,pembukuan dan pengolahan data perizinan,evaluasi dan laporan kegiatan serta menyiapkan bahan administrasi dan melaksanakan pengelolaan penetapan retribusi,prosedur dan mekanisme penerbitan dokumen pelayanan dan perizinan.

Fungsi Pendataan dan Penetapan  adalah:

  1. Penyusunan program,koordinasi,pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengumpulan,pencatatan ,pembukuan dan pengolahan data perizinan
  2. Penyusunan program koordinasi,pengaturan dan evaluasi pelaksanaan penetapan retribusi perizinan
  3. Penyusunan program koordinasi dan penngaturan prosedur /mekanisme penerbitan dokumen pelayanan perizinan
  4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Peninjauan Lapangan
  5. Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Peninjauan Lapangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pelayanan perizinan dan peninjauan lapangan

Tugas Pencatatan, Statistik dan Pembukuan adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pencatatan, pendataan/statistik dan pembukuan pelayanan dan perizinan.

Fungsi Pelayanan Perzinan dan Peninjauan Lapangan :

  • Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan peninjauan lapangan
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
  • Pelaksanaan penerimaan dan penelitian/administrasi persyaratan dan bahan objek peninjauan pelayanan perizinan
  • Pemberian informasi penerimaan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan
  • Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan penerimaan dan peninjauan lapangan.
  1. Bidang Penanaman Modal
  • Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan dan promosi investasi serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
  • Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian informasi,promosi pelayanan perizinan dan investasi serta penanaman modal.

Fungsi bidang penanaman modal adalah :

  • Penyusunan program bidang penanaman modal.
  • Pelaksanaan pengkajiaan potensi daerah untuk potensi investasi untuk penanaman modal.
  • Pelaksanaan pengembangan potensi daerah untuk penanaman modal.
  • Pelaksanaan promosi sumber daya daerah untuk investasi dan penanaman modal daerah.
  • Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan penanaman modal.
  • Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal
  1. Bidang Penanaman Modal ini terdiri dari :

a.Sub bidang pengkajian,Pengembangan dan promosi investasi

b.Sub bidang pembinaan dan pengawasan

Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan fungsinya

2.2. SUMBER DAYA BP3MD

Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 17 orang PNS dan 24 orang Non PNS dan sarana prasarana yang dimiliki gedung, kendaraan, komputer, internet dengan rincian sebagai berikut :

 2.1.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

No Golongan Jumlah (Org)
1 IV/c 1
2 IV/b 2
3 IV/a 1
4 III/d 4
5 III/b 2
6 III/a 2
7 II/c 2
8 II/b 2
     
Jumlah 16

 

2.2.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan :

No Pendidikan Jumlah (Org)
1 S2 2
2 S1 5
3 DIII 2
  DII 1
4 SMA 6
Jumlah 16

2.3. Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Org)
1 S1 9
2 DIII 2
3 DI 1
3 SMA 12
Jumlah 23

2.4. Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

No Diklat Penjenjangan Jumlah (Org)
1 Spada/Adum/PIM IV 5
2 Spadya/Spama/PIM III 2
3 Sespa/Spamen/PIM II 1
4 Lemhanas/Spati
Jumlah 5

   2.5 Sarana Prasarana

No Sarana Prasarana Jumlah (bh)
1 Mobil 2
2 Kendaraan Roda 2 9
3 Note Book 8
4 PC 9
5 Printer 10
6 Internet 2
  Jumlah 36

2.3.   Kinerja Pelayanan BP3MD

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kami membagi dua kelompok pelayanan yaitu pelayanan eksternal dan internal:

  1. Pelayanan Eksternal

Pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan, kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya yang harus di bayar. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kami menerapkan system :

  1. Ganti untung bagi masyarakat/pemohon izin yang berurusan langsung ke BP3MD yaitu apabila penyelesaian izin melebihi waktu yang ditetapkan maka akan diganti ongkos transport sebanyak dua kali lipat
  2. Apabila kehilangan berkas pemohon yang disebabkan kelalaian petugas BP3MD, maka akan diganti Rp. 100.000,- per lembar
  3. Jaminan tidak adanya pungli dan gratifikasi
  4. Pelayanan Internal

Pelayanan internal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan eksternal. Pelayanan internal diberikan kepada pegawai BP3MD yang dikoordinir oleh sekretariat, berupa pelayanan kepegawaian dan keuangan. Petugas pelayanan dilarang meninggalkan kantor pada jam kerja, seluruh keperluannya ditangani oleh sekretariat, disamping itu, sekretariat yang mengupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai BP3MD, untuk mencegah pungli dan gratifikasi.

2.3.2.  Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengindentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program selanjutnya, kinerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui Pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelonnya yabg di tuangkan dalam tabel 2.2 (terlampir)

  • Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3MD
  1. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan

Analysis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal BP3MD adalah sebagai berikut:

  1. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin dan penanaman modal
  2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
  3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandart dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya;
  4. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola izin belum optimal
  5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal
  6. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal
  7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi
  8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional
  9. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan  adalah sebagai berikut:

  1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
  2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
  3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis;
  4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dengan semua SKPD pengelola izin.
  5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal
  6. Terhimpunnya data akurat dan actual untuk mendukung kegiatan penanaman modal
  7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi
  8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga
  9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
  10. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

  • Peluang :
  • Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi
  • Pelayanan perijinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi
  • Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan
  • Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
  • Tersedianya tenaga ahli dalam mendukung kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal

 

  • Ancaman :

        a.Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan                             penanaman modal

        b.Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

  • Kekuatan :
  • Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang
  • Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan dan penanaman modal
  • Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju
  • Kelemahan :
  • Sumber daya keuangan yang sangat terbatas
  • Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
  • Sumber belajar yang terbatas
  • Koordinasi yang kurang optimal
  • Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu comparative advantage, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)

  1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
  2. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi
  3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
  4. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
  5. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
  6. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
  7. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
  8. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)
  9. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan perijinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
  10. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme
  11. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
  12. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
  13. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
  14. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah
  15. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Pada Bab ini,akan dijelaskan isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD .

Penelahaan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

        Berdasarkan RPJMD Kab.Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka Visi dan Misi dalam RPJMD adalah:

Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang di capai pada Tahun 2016 -2020 adalah :

 “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokasi dan Potensi Strategi Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju,Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi

Dalam Upaya Mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 maka di tetapkan beberapa Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

Misi Pertama : Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian.

Misi Ke dua : Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat local di tengah arus regional dan nasioanal.

Misi Ke tiga : Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan,berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

Misi Ke empat : Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah  arus  persaingan masyarakat ekonomi ASEAN ( MEA ) dengan basis pada masyarakat yang berahlak dan memiliki akar lokal

Misi Ke lima : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

         Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD kab.Tanah Bumbu 2016-2020, maka Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabubupaten Tanh Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi 2 meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat local di tengah arus regional dan nasioanal sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati kab. Tanah Bumbu

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut,maka Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapain Visi,MIsi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

 

 VISI Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta Pusat Perdagangan,Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokasi dan Potensi Strategi Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju,Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi
No Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Misi 2 Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat local di tengah arus regional dan nasional.
1  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.Keterbatasan dana

dalam pelaksanaan

program, sebagai

upaya mengoptimalkan pelayanan

2. Keterbatasan

sarana dan

prasarana untuk

menunjang

program dan

kegiatan.

1.Kurang

dimanfaatkannya

sistem informasi

manajemen

pembangunan secara

optimal, sehingga

belum terjadi

percepatan proses

komunikasi timbal

balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan

1. Adanya kegiatan

RKPPMD (Rapat

Koordinasi

Perencanaan

Penanaman Modal

Daerah yang

merupakan forum

dalam mengakomodasi

permasalahanpermasalahan

dan

menyamakan persepsi

antara pemerintah

Kabupaten/ Kota dan

Provinsi.

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.koordinasi antar

instansi terkait

dalam upaya

mensinergikan

program dan

kegiatan

1.Adanya kebijakan

baru tidak

terakomodir di dalam

dokumen perencanaan

sehingga program

yang telah disepakati

menjadi terabaikan

 
           

 

3.2. Telaah Renstra Kementerian dan SKPD BKPMD

Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

Berdasarkan Renstra Provinsi BKPMD maka VIsi dan Misi Provinsi BKPMD adalah Berdasarkan Renstra Provinsi kalimantan selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan selatan adalah:

Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing

Dengan sasaran jangka menengah adalah :

  1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas,

dan Terampil

  1. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya

Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

  1. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan

Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

  1. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan

Lokal; dan

  1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi

pada Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas,maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan BKPMD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

 

No Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi Permasalahn Pelayanan SKPD Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas,dan Terampil      
2 Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan      
3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya      
4 Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal; dan

 

     
5 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi

pada Pelayanan Publik

     

 

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari impikasi RTRW Provinsi berdasarkan Telaahaan RUPM dan disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah Permasalahn Pelayanan SKPD Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Membangun  iklim penanaman modal yang berdaya saing; Masih belum optimalnya data pendukung  belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait Menambah jumlah investor
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;dan Masih belum optimalnya data pendukung belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait Menambah jumlah investor
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional Masih belum optimalnya data pendukung belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait Menambah jumlah investor

 

3.4. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  SKPD

Berdasarkan gambaran pealyanan SKPD pada Bab II, kajian terhadap Visi dan Misi Bupati

Aspek kajian Capain /Kondisi Saat ini Standar yang digunakan Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianya Informasi Peluang Usaha/sector bidang usaha unggulan 4 SPM Optimalisasi IT guna penyebarluasan Informasi Dukungan kemudahan pelayanan Perizinan Masih perlu mengembangka sistem informasi
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 6 SPM Sosialisasi peraturan perundangan PM Dukungan dari pihak perusahaan Masih perlu koordinasi dengan dinas terkait
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui  pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal 100% SPM Mempermudah sistem pelayanan Perizinan penanaman modal Kewenangan pembatasan nilai investasi Masih perlu koordinasi dengan BKPM RI
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 29.03%

 

SPM Sosialisasi kewirausahaan Dukungan dari para pengusaha Masih diperlukan koordinasi dengan para pelaku usaha
Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 100%

 

SPM Terbentuknya sistem SPIPISE Dukungan dari BPKPM RI Masih perlu koordinasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

 

1

 

SPM Sosialisai kebijakan peraturan PM kepada pelaku usaha Dukungan dari BPKPM RI dan BKPMD Provinsi Masih perlu koordinas dengan BKPM RI dan BKPMD Provinsi Peratutan PM

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD Visi,misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,sasaran,jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi,implikasi RTRW bagi SKPD dan identifikasi masalah tersebut diatas,selanjutnya diindentifikasi isu strategis sebagai berkut:

  1. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)
  2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
  3. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi
  4. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
  5. Peningkatan sumber daya manusia
  6. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
  7. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
  8. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
  9. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
  10. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)
  11. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
  12. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme
  13. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
  14. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
  15. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
  16. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah
  17. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

4.1. Visi dan Misi

Visi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dalam menghadapi masa depan dan tuntutan kerja secara internal dirumuskan sebagai :

TERWUJUDNYA  IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, yaitu sebagai berikut :

  1. Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan
  2. Meningkatkan Kualitas   Standar  Pelayanan  SKPD  (ISO 9001)

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD Kab.Tanah Bumbu

4.2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas,BP3MD menetapkan (dua ) 1 tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, adalah Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan Indikator kinerja tujuan Jangka Menengah SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel :4.1.

TUJUAN, INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No Tujuan Indikator kinerja Tujuan Kondisi awal          2015 Target akhir Renstra 2021
1 Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan Persentase Realisasi Investasi

 

100% 100%

 

4.2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian sasaran yang berkualitas berikut rumusan rangkaian pernyataan sasaran dan indikator kinerja sasaran Jangka Menengah SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

 Tabel : 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN        ( IKU) TARGET KINERJA SASARAN
Kondisi awal (2015)  

2016

2017 2018 2019 2020 2021
Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan  

1.Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi

1. Persentase Rencana Investasi

 

2.Persentase Realisasi Investasi

 

79,5

 

100

 

79,5

84,52

84,5

88,10

91

92,85

94,5

96,43

100

100

100

100

2.Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan 3. SKM (Survey Kepuasaan Masyarakat) 80 100 100 100 100 100 100
               

4.3.  Indikator Sasaran  (IKU)

Untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja Utama  yang berkualitas  berikut rumusan rangkaian pernyataan indikator kinerja Utama  SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel : 4.3

INDIKATOR KUNCI UTAMA DAN TARGET KINERJA

INDIKATOR SASARAN (IKU) TARGET KINERJA
Kondisi awal (2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Persentase Rencana Investasi

Realisasi Investasi

 

2. Persentase Realisasi Investasi

79,5

 

100

79,5

 

84,52

84,5

 

88,10

91

92,43

94,5

 

96,43

100

 

100

100

 

100

3. SKM ( Survey Kepuasaan

Masyarakat)

 80 100 100 100 100 100 100
               

 

4.4. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.4.1.  Strategi

  1.   Peningkatan fasilitas kerjasama usaha besar dan usaha kecil menengah melalui sosialisasi
  2. Peningkatan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi
  3. Peningkatan peluang investasi daerah
  4. Penyusunan dokumen RUPM
  5. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarkat ( IKM )
  6.  Peningkatan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

4.3.2. Kebijakan

  1. Memberikan informasi tentang regulasi,sistem pelayanan online perizinan dan penanaman modal
  2. Memperkenalkan potensi investasi daerah dan untuk menarik investasi dalam dan luar negeri
  3. Menggali potensi dan indentifikasi potensi,penyusunan profil investasi,komoditi unggulan
  4. Menggali potensi investasi menjadi sector prioritas dan unggulan serta menyusun rencana dan tindakan investasi
  5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana yang menunjang pelayanan perizinan
  6. Meningkatka intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
  7. Meningkatnya pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal
  8. Meningkatkan sistem penataan kearsipan
  9. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
  10. Mempermudah prosedur perizinan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BP3MD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,proses keluaran,hasil,dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran,program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukkan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini (terlampir)

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

 Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) BP3MD, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar pelaksanaan tugas poko dan fungsi BP3MD selama periode 2016-2020,mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab.Tanah Bumbu 2016-2020.

Renstra SKPD ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan,koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan memberikan arah tujuan dan sasaran strategis,kebijakan,program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP3MD.

Renstra BP3MD merupakan penjabaran dokumen  RPJMD,selanjutnya REnstra BP#MD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BP3MD yang merupakan rencana tahunan BP3MDKab.Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2011 – 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra BP3MD diterbitkan melalui surat Keputusan Kepala BP3MD dan di dalam pelaksanaanya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi,sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel,transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goog governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaiamana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan BP3MD merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kab.Tanah Bumbu

 

 Batulicin, Mei 2016

Kepala Badan,

ARIF FADILLAH, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19710107 199101 1 002