LAKIP 2016

 

     Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbuini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis SKPD BP3MD Tahun 2016-2020. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis SKPD BP3MD Tahun 2016-2020.r

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Instansi Pemerintah SKPD BP3MD. Kinerja BP3MD diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BP3MD Tahun 2016. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja SKPD BP3MD Tahun 2016 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BP3MD pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja BP3MD secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

 

 

 

 

 

 

BAB. I PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

B.    STRUKTUR ORGANISASI

C.   TUGAS POKOK DAN FUNGSI

–      GRAFIK PROFIL DEMOGRAFI & JUMLAH PEGAWAI BP3MD

D.   CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

E.    LEMBAR EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

F.    ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

G.   KEADAAN PEGAWAI BP3MD

 

9

10

12

13

15

16

23

24

 

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A.   RENCANA STRATEGIS

1.    VISI

2.    MISI

-TABEL TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

– REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

RKPD TAHUN 2016

B.    PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

–      TABEL SASARAN DAN TARGET KINERJA

C.   RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

–      TABEL

26

26

27

28

29

29

 

30

30

31

31

 

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A.   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.    PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

2.    PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

3.    TABEL REALISASI ANGGARAN

B.    SARAN

 

 
BAB. IV

 

 

LAMPIRAN

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

 

39

39

41

 

42

 

 PERNYATAAN TELAH DI REVIEW

BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

                                        

Kami telah mereview Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid. Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

 

 

 

 

 

 

 

 IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Dokumen RENSTRA  2016-2021,dengan menetapkan VISI SKPD “ terwujudnya iklim investasi bidang industry dan perdagangan” untuk memujudkan visi tersebut ditetapkan misi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yaitu: 1) Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan 2) Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan SKPD ( ISO 9001). Untuk peningkatan  kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BP3MD yang Profesional dan Akuntabel. Tujuan dan sasaran jangka menengah BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu:

1) Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan dalam pelayanan perijinan,

2) Membentuk standar mutu manajemen pelayanan.

SKPD BP3MD telah menetapkan 2 sasaran antara lain :

1) Sasaran dari tujuan Pertama:

  1. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha,

2) Sasaran dari tujuan Kedua :

  1. Terbentuknya Sistem  Manajemen  Mutu (SMM)  berstandar (ISO 9001),
  2. Meningkatnya Pelayanan Prima,
  3. Membentuk sistem pelayanan perizinan secara online.

Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait, atau masih belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait, Masih perlu mengembangkan sistem informasi ,Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait , kurangnya koordinasi ke BKPM RI,  (SPIPISE), perlunya koordinasi ke BKPMD Provinsi tentang peraturan Penanaman Modal  dan kurangya koordinasi pada pelaku usaha kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut SKPD BP3MD telah mengajukan pada SKPD terkait untuk bisa bekerjasama agar tercapai tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk  mengatasi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, SKPD BP3MD memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2016.

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah merupakan. salah satu satuan kerja perangkat daerah yang berada di kabupaten Tanah Bumbu. Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor     20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Kedudukan,Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok  Fungsi dan ttata kerja unsur-unsur Organisasi BP3MD ( Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah.

Salah satu filosofi dasar pembentukan BP3MD adalah fasilitasi administrasi perizinan bagi UMKM yang transparan, mudah dan akuntabel.

Adanya peran besar KPK dalam pembentukan awal BP3MD menjadikan peran aktif BP3MD dalam permberantasan Pungli dan Gratifikasi

  1. Gambaran Umum BP3MD Dan Fungsi

Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok  Fungsi dan tata kerja unsur-unsur Organisasi BP3MD ( Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah. Uraian Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu BP3MD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Tanah Bumbu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang bisa dipertanggungjawabkanpokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan kepada Undang – Undang.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

  1. Struktur Organisasi
  • Kepala Badan
  • Seketaris
  • Bidang Pelayanan PerIzinan dan Peninjau Lapangan
  • Bidang Pendataan dan Penetapan
  • Bidang Penanaman Modal
  • Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  • Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian
  • Kasubbag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
  • Kasubbid Pengkajian Pengembangan Promosi dan Investasi
  • Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan

 

  1. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah mencapai Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis eksternal maupun internal.Lingkungan Strategis eksternal dapat diindetifikasikan berupa:

  1. Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan daerah yang bersih, tertib dan bertanggung jawab ( good govermance and clean govermance ) Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/19 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkannya. BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL sebagai Pelayanan Publik tentu tidak lepas dari kewajiban sebagaimana dalam ketentuan diatas.
  2. Birokrasi yang dituntut makin profesional dalam melayani publik

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan  adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayananyang sebaik-baiknya untuk masyarakat.

 Keaadaan Pegawai BP3MD

DATA PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  PENANAMAN MODAL DAERAH:

  1. Pegawai Negri Sipil ( PNS )
  2. Menurut Eselon ;
  • Eselon II.B terisi 1 orang
  • Eselon III.A terisi 1 orang
  • Eselon III.B terisi 3 orang
  • Eselon IV.A terisi 5 orang
  • Non Eselon terisi 8 orang

Jumlah 18 orang

  • Menurut Golongan ;
  1. Golongan IV 5 orang PNS
  2. Golongan III A 7 orang PNS dan 2 orang CPNS
  3. Golongan II 4 orang PNS

Jumlah 18 orang

  • Pegawai Tidak Tetap
  • PTT UMUM ;
  1. Pendidikan SMA 6 orang
  2. Pendidikan D.3 1 orang
  3. Pendidikan S1 4 orang

Jumlah 11 orang

  • PTT KHUSUS ;
  1. Pendidikan SMA 5 orang
  2. Pendidikan D.1 1 orang
  3. Pendidikan D.3 2 orang
  4. Pendidikan S.1 orang

Jumlah 9 orang

Lingkungan Strategis internal berupa:

  • Dukungan dan Kometmen penuh dari Kepala Badan dan seluruh staf pegawainya,
  • Tugas dan Fungsi yang jelas,
  • Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,
  • Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai
  • Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.

Permasalahan Yang Dihadapi;

  • Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masih terbatas
  • Koordinasi mengenai perizinan dengan SKPD terkait masih kurang maksimal.
  1. Sistematika Penulisan :

BAB I : Pendahuluan

  1. Latar Belakang
  2. Gambaran Umum BP3MD
  3. Struktur Organisasi
  4. Tugas Pokok dan Fungsi
  5. Isu Strategis Yang Berpengaruh
  6. Sistematika Penulisan

BAB II : Rencana Kinerja

  1. Rencana Strategis
  2. Penetapan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

  1. Pengukuran Capaian Kinerja
  2. Analisis Capaian Kinerja

BAB IV : Penutup Simpulan

Lampiran-lampiran :

  1. Penetapan Kinerja ( PK )
  2. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

  1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutanserta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yangterpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki olehDaerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pelalayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana StrategisBadan Pelalayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerahyangditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16)merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu. Penetapan Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan polapertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kabupaten Tanah Bumbu tersebut ditujukanuntuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.

Pengukuran Kinerja instansi pemerintah bertujuan meniai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak.Sedangkan untuk organisasi  pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan  mampu memenuhi harapan dan memuaskan pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan .Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3MD.

Perencanaan dan penetapan kineja tahun 2016 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah.

1.VISI

Visi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dalam menghadapi masa depan dan tuntutan kerja secara internal dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA  IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”

  1. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai

berikut :

  1.   Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan
  2. Meningkatkan Kualitas   Standar  Pelayanan  SKPD  (ISO 9001)

 

  1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 memilik satu (1) tujuan dan dua (2) sasaran sebagai berikut ;

 

  1. a) Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas,BP3MD menetapkan 1  ( satu ) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, adalah     Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan

 Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan Indikator kinerja tujuan Jangka Menengah SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Idikator Kinerja

No Tujuan Indikator kinerja Tujuan Kondisi awal 2015 Target akhir Renstra 2021
1 Menciptakan iklim investasi bidang industri dan perdagangan 1.Persentase Realisasi

 

100%

 

100%

 

  1. b) Sasaran

Untuk memastikan pencapaian sasaran yang berkualitas berikut rumusan rangkaian pernyataan sasaran dan indikator kinerja sasaran Jangka Menengah SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Sasaran

SASARAN INDIKATOR SASARAN ( IKU) TARGET KINERJA SASARAN
Kondisi awal (2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi

2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan

1. Persentase Rencana Investasi

2. Persentase Realisasi Investasi.

3. SKM ( Survey Kepuasaan Masyarakat )

100

 

79,5

 

80

84,52

 

 

 

79,5

 

 

 

100

88,10

 

 

 

84,5

 

 

 

100

92,86

 

 

 

91

 

 

 

100

96.43

 

 

 

94,5

 

 

 

100

100

 

 

 

100

 

 

 

100

100

 

 

 

100

 

 

 

100

                     
  1. Indikator Sasaran

Untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja Utama  yang berkualitas berikut rumusan rangkaian pernyataan indikator kinerja Utama  SKPD disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Indikator Sasaran TARGET KINERJA
Kondisi awal (2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Persentase Rencana Investasi 100 84,52 88,10 92,86 96,43 100 100
2. Persentase Realisasi Investasi 79,5 79,5 84,5 91 94,5 100 100
3. SKM ( Survey Kepuasaan Masyarakat) 80 100 100 100 100 100 100
               

 

untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat PemerintahDaerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukanreview dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisas.Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.dengan. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Hasil review pada rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016-2020. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain:

  1. Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu
  • Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus

masing- masing.

  • Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
  • Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.

  • Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria

yang lainnya

  • Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupatan Tanah Bumbu.

Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,    kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

 

  1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan ihktisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah uraian Penetapan Kinerja Bp3MD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Pada tahun 2016 dalam dokumenen Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Peizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah terdapat 2 (dua ) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan.Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PELAYANAN PEIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

SASARAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN
1.  Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi/

2. Meningkatnya pelayanan Bidang Perizinan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan:

1.1         Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan

1.2         Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Kegiatan

1.3         Penyelenggaraan Pameran Investasi

  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan :

Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

 

 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah.

 

  1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Tahun 2016 dilakukan dengan cara :

  1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

bersangkutan dengan tahun lalu

  1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal

Daerah.                                                                                                                          4.   Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternative  solusi yang telah dilakukan.

  1. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
  2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO CAPAIAN KINERJA INTERPRETASI
1.

2.

3.

4.

85% s/d 100%

70% s/d <85%

55% s.d. <69%

< 55%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sasaran ini bertujuaan untuk memperkenalkan potensi  investasi daerah dan untuk menarik investor dalam dan luar negeri serta menggali potensi unggulan daerah yang ada di kabupaten Tanah Bumbu.

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi 1.Peresentase Rencana Investasi

2. Persentase Realisasi Investasi

79,5

 

 

84,52

95,5

 

 

83,82

83,24

 

 

100

2 Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan 3. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat ) 100 81,29 100

Dari tabel diatas Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal memiliki ruang lingkup kewenangan yang cukup stratejik. Peningkatan nilai investasi dan layanan di urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan sektor lainnya. Penyelenggaraan urusan perijinan dan penanaman modal mengemban dua  sasaran yaitu

  1. Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi dengan 2 indikator sasaran yang terdiri dari Persentase Rencana Investasi dengan capaian 88,87 dan Persentase Realisasi Investasi dengan capaian 96,17.
  2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan dengan 1 indikator sasaran yang terdiri dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian 100

masyarakat merasa puas karena terlayani secara transparan dan maksimal dengan MOTO 5 S:

  1. Senyum
  2. Sapa
  3. Salam
  4. Sopan Satun

Selanjutnya Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2016 untuk tiap-tiap sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

SASARAN 1 Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk  memberikan fasilitas kerjasama usaha melalui sosialisasi dan melakukan promosi penanaman modal yang berkualitas untuk memberikan daya tarik dan daya saing daerah.

Adapun Analisis  capaian indikator kinerja sasaran 1 pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 Meningkatnya Rencana dan Realisasi Investasi 1.Peresentase Rencana Investasi

2. Persentase Realisasi Investasi

79,5

 

 

84,52

95,5

 

 

83,82

83,24

 

 

100

                                                                 Rata – rata Capian 91,62 %

Dari tabel indikator sasaran diatas menunjukan bahwa:

1.Persentase Rencana Investasi dengan target sebesar 79,5 dengan realisasi capaian sebesar 95,5% dan Persentase  Realisasi Investasi dengan target 84,52 dengan realisasi 83,82%, kedua  capaian indikator dengan rata rata capaian 91,62%menunjukan bahwa  kinerja sangat baik.Tingginya capaian ini disebabkan karena perkembangan perekonomian  yang meningkat. Adapun program yang mendukung dari Sasaran 1 dan indikator kinerja sasaran adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

SASARAN 2 Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan

Pelayanan bidang perizinan alalah memberikan pelayanan yang terbaik  kepada masyarakat,terutama  dalam proses pengurusan ijin. Pelayanan di berikan dalam proses perijinan antara lain kejelasan waktu penyelesaian ijin, keamanan, transparan,tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasaranan, kemudahan Akses.

Adapun Analisis capaian indikator kinerja sasaran 2 pada tahun 2016 sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN  

TARGET

 

REALISASI

 

%

CAPAIAN

1 Meningkatnya Pelayanan Bidang Perizinan SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat) 100 81.21 100%

Dari indikator sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan bidang perizinan dengan target sebesar  100%  dengan  realisasi  sebesar  81,29,   capaian  indikator dengan rata-rata 100% menunjukan kinerja Sangat baik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 2adalah sbb :

  1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  2. REALISASI ANGGARAN

Sebagai Penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat di simpulkan realisasi anggaran.Anggaran mengalami perubahan terdiri dari belanja tidak langsung sebelum perubahan  sebesar Rp. 1.969.456.244,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.102.424.000,-(Surplus /Defisit) dan anggaran sesudah Perubahan  Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.988.098.935,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.643.721.500,-.Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

 

 

No

   

Program / Kegiatan

 

Anggaran

 
    PAGU REALISASI %  
  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran      
    Penyediaan Jsa Komunikasi Sumber daya air dan listrik 150,540,000.00 59,939,104.00 39,82  
    Penyediaan Administrasi Perkantoran 213,120,000.00 182,758,000.00 85,75  
    Penyediaan Jasa Kebersihan 7,450,000.00 5,966,000.00 80,08  
    Penyediaan Alat Tulis Kantor 142,249,000.00 131,933,500.00 92,75  
    Penyediaan Barang Cetak dab penggandaan 56,460,000.00 47,872,500.00 84,79  
    Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,060,000.00 5,130,000.00 72,66  
    Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 389,450,000.00 360,937,000.00 92,68  
    Penyediaan makanan dan minuman 12,920,000.00 5,000,000.00 38,70  
    Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah 413,700,000.00 249,598,948.00 60,33  
    Penyediaan Jasa Non PNS 698,600,000.00 575,400,000.00 82,36  
    Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 53,850,000.00 45,900,000.00 85,24  
  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur     00,000.00
    Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas / operasional 49,207,500.00 48,807,500.00 99,19  
    Pemeliharaan Rutin /berrkala perlengkapan gedung kantor 78,600,000.00 28,200,000.00 35,88  
             
   
  Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
    Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu  20.000.000,00 20,000,000.00 100  
  Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi  
    Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 4,800,000.00 2,250,000.00 46,88  
    Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembianaan dan Pengawasan Penanaman Modal 45,300,000.00 29,400,000.00 64,90  
    Penyelenggaraan Pameran Investasi 60,975,000.00 48,575,000.00 79,66  
    Penyusunan Dokumen RUPM )* 79,940,000.00 0.00    
               
  Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal

 

 

 

    Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 77,500,000.00 0.00  
    Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 82,000,000.00 58,350,000.00 71,16
    JUMLAH KESELURUHAN 2,643,721,500.00

 

1.906.017.552,00

 

 

 BAB IV

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “TERWUJUDNYA  PELAYANAN  PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” “ sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semuapihak (stakeholders) dan dalam penerapan bisnis proses pelayanan perijinandan penanaman modal sesuai SMM ISO 9001 dan Standart Pelayanan Publik (SPP).

  1. Inovasi pemberian pelayanan perijinan dalam rangka memberikan kemudahan

dan mempercepat pelayanan perijinan yaitu :

  1. Pelayanan yang langsung kepemohon dan waktu penyelesaiannya 3 (tiga) hari kerja dan gratis.
  2. Penyederhanaan persyaratan perijinan melalui Pelayanan Paket Perijinan secara Online.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2016 sebesar 81,29  (Sangat Baik), untuk 28( dua puluh delapan ) jenis ijin Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perijinan  yang  diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan setiap Tahun sekali.

Untuk tetap mempertahankan Investasi nilai investasi secara optimal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan tetap melakukan upaya pemberlakuan Perda RT / RW sesuai dengan RDTRK, sehingga ada kepastian  peruntukkan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa.Meningkatkan kesadaran masyarakat yang melakukan kegiatan usahauntuk mengurus legalitas ijin usahanya melalui sosialisasi dan New Mobile Service yaitu melaksanakan pelayanan perijinan di tempat-tempatprasarana umum, seperti Mall, Pasar modern, serta pelaksanaan workshop dan gathering bagi para pelaku usaha. Meningkatkan promosi investasi melalui pameran investasi, pameran pelayanan publik, leaflet , baliho, media elektronik dan situs BP3MD (www.bp3mdtanahbumbukab.go.id) dan situs Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (www.tanahbumbukab.go.id ). Kemudahan pelayanan perijinan dengan pemberlakuan paket perijinan online sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perijinan.

  1. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu : Perlu adanya perubahan nomenklatur BP3MD dan penambahan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada Bidang Perijinan Tertentu dan Bidang Perijinan Usaha sebagaimana amanat peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP, serta perlunya peningkatan kualitas SDM staff BP3MD sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Mengintensifkan fungsi koordinasi, komunikasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu SPP, SOP dan SMM ISO 9001 . Optimalisasi paket perijinan online, dan tanda tangan elektronik sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya pengembangan pelayanan perijinan berbasis sistem online dan pararel secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat administrasi dan pararel serta ada keterkaitan dengan ijin- ijin lainnya yang masih tersebar di SKPD-SKPD teknis ). Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap. Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

LAMPIRAN :

  1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016
  2. SK IKU Tahun 2016
  3. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
  4. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016